E-Katalog Cara Tepat Bagi Para Pebisnis Maluku

Ambon,Mollucastimes.Com- Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi E-Katalog, Lembaga Pelayanan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pelayanan (ULP) Provinsi Maluku yang melibatkan semua LPSE/ULP se Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu (9/11/2016).

Kepala Biro Pembangunan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Provinsi Maluku Drs. M. Tuasikal dalam sambutannya menjelaskan dasar pelaksanaan E - Katalog Lokal bagi Provinsi Maluku di dasarkan pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang mengarah pada Proses Pembibitan. Tanaman pada Dinas Pertanian dan Ruang Kelas Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

" Pembentukan E- Katalog pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Provinsi Maluku adalah untuk mempermudah semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik di ada di Kabupaten/Kota untuk bisa secara langsung dapat mengirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman E-Katalog," ungkap Tuasikal.

Tuasikal juga menambahkan pelaksanaan Pemberlakuan E-Katalog Nasional khusus di Provinsi Maluku lebih mengarah ke sektor-sektor usaha kecil yang banyak digunakan oleh para Pebisnis dalam Proses Pengiriman Barang dan Jasa menggunakan E-Katalog. (Cr-01)

Lewat RPJM, Dinas Koperasi Kota Ambon Beri Aksentuasi Bagi Pelaku Usaha

Ambon, Mollucastimes.Com- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, Ir. Rina Purmiasa mengatakan, dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) seluruh pelaku usaha yang ada terutama di Kota Ambon harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk bersaing dengan negara lainnya.  Selasa, (08/11/2016).

�Para pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan semua hal mulai dari segi produk, bahan maupun kemasan. Karena kekurangan kita selama ini adalah soal kemasan atau packaging. Kemasan yang dibuat sederhana tentunya akan mempengaruhi nilai jual.� jelasnya

 Diakuinya, produk yang berkualitas memang  harus didukung dengan kemasan yang baik serta menarik perhatian. Karena itulah, pihaknya akan memberikan perhatian kepada para pelaku usaha yang serius dengan produknya terutama dari segi kemasan.

�Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Dinas Koperasi Kota Ambon telah menetapkan akan memperhatikan dan memberikan aksentuasi kepada para pelaku usaha untuk lebih berkualitas. Selain itu juga kontrol terhadap kualitas produk menjadi hal yang sangat penting . Sebab suka atau tidak suka, kita harus masuk dalam era persaingan bebas yang tanpa batasan pada negara Asean.� ujarnya

Purmiasa menambahkan kemajuan suatu negara dapat diukur dengan perbandingan 2% pelaku usaha,  sebab pelaku usaha  mampu menciptakan nilai tambah dan memberikan efek ganda kepada lingkungan dimana berada. (MT-09)

Pattiapong, Pormes Dan Toisutta Berpeluang Duduki Posisi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon

 

Ambon, Molucastimes.Com- Pattiapong, Pormes Dan Toisutta Berpeluang Menduduki Posisi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon untuk menggantikan Husein Toisuta terkait dengan proses pergantian antar waktu (PAW).

Berkaitan dengan proses PAW  Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari fraksi Golkar, Husein Toisutta, menurut anggota DPRD Kota Ambon dari partai Golkar, Elly Toisutta, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa, (08/11/2016) menyampaikan, saat ini seluruh proses PAW berada di tangan Gubernur Maluku.

Toisutta mengatakan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) partai Golkar, seluruh proses pengesahan PAW tersebut harus disahkan oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf yang merupakan Ketua DPW Partai Golkar Provinsi Maluku.

�Saat ini seluruh berkas administrasi telah  dilimpahkan kepada pak Gubernur, setelah SK ditandatangani oleh pak Gubernur, maka PAW akan segera dilakukan dalam sidang paripurna di DPR D Kota Ambon.� katanya

Sementara itu, menurut Toisutta yang juga merupakan bendahara partai Golkar itu, ada tiga nama yang memiliki peluang besar dari fraksi Golkar yang siap untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon tersebut.

�Pemilihan tiga nama menurutnya merupakan masalah internal partai yang akan diputuskan oleh DPP. Walaupun sebelumnya, dalam pleno telah diputuskan satu nama, namun sesuai dengan  petunjuk pelaksanaan DPP, harus mengirimkan tiga nama, sehingga akan dilakukan penyesuaian terkait dengan tiga nama calon. Tiga nama tersebut diantaranya Marcus Pattiapon, Zeth Pormes serta Elly Toisutta,� jelasnya.

Seperti  diketahui, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari fraksi Golkar, Husein Toisutta telah meninggal dunia akibat didera sakit beberapa waktu yang lalu, sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku, maka posisi almarhum  harus diisi oleh  anggota DPRD dari fraksi Golkar.

Pihaknya mengharapkan dalam bulan November 2016 ini, posisi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon dari fraksi Golkar dapat dilantik guna melanjutkan tugas dan fungsinya. (MT-09)

DKP Maluku Beri Bantuan Pancing Tonda

R.Far Far, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku

Ambon, Mollustimes.Com-  Sebanyak 76 kelompok nelayan menerima bantuan 76 buah pancing tonda 1.5 GT saat peresmian Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Selasa (8/11/2016). 

Penyerahan Bantuan Pancing Tonda dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku secara simbolis oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far-Far kepada 76 kelompok nelayan yang diwakili oleh perwakilan 4 kelompok nelayan yang ada di Maluku, antara lain, Kelompok Nelayan Lalosi dari Kelurahan Pandan Kasturi, Kelompok Nelayan Usaha Mandiri dari Desa Batu Merah, Kelompok Nelayan Sumber Kasih, dan Sumber Kasih II dari desa Noloth Saparua.  Selain bantuan Pancing Tonda Kepada 4 kelompok Nelayan Maluku,  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku juga memeberikan penghargaan kepada 3 Nelayan terbaik di Provinsi Maluku yakni , Johanes Risakota nelayan dari desa Latuhalat, Ahmad Tuasalmony nelayan Tulehu, dan Jonas Noya nelayan dari Hitu. 

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan penghargaan bagi mitra kerja yakni Direktur PT Gani Arta Dwi Tunggal dan Direktur PT Mery Dian Adhireka. Selain bantuan dan piagam penghargaan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyerahkan bantuan dalam bentuk tali kasih kepada keluarga yang berada di sekitat kantor, yakni Keluarga Jack Dias, Keluarga Antonetha Tipawael, Keluarga Kurmasela, Keluarga Poly Tuhusula, dan Keluarga Lin Nussy. 

Gubernur Maluku Said Assagaff saat menyaksikan pemberiaan bantuan  yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Maluku kepada Masyarakat, Dirinya menegaskan agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan  tersebut haruslah sesuai dengan alamat-alamat penerima yang tercantum dalam daftar keluarga miskin. 

"Saya minta pemberian bantuan-bantuan kepada nelayan harus disesuaikan dengan alamat-alamat penerima yang tercantum dalam angka kemiskinan, yakni harus by name by adresss," tegas  Assagaff.

Menurutnya, saat ini angka kemiskinan di Maluku mengalami pasang surut, akibat dampak moratorium, yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Oleh sebab itu, bukan hanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Gubernur juga mengharapkan agar, bantuan-bantuan dari SKPD yang lainnya seperti Dinas Sosial, dan Dinas terkait lainnya yang ditujukan kepada orang miskin pun, haruslah tepat sasaran. 

"Oleh sebab itu, batuan-bantuan dari SKPD terkait harus juga sesuai dengan nama-nama orang-orang miskin yang tercantum jangan kita salah sasaran," pungkasnya. (Cr-01)

Gubernur Resmi Kantor DKP Maluku

Ambon, Mollucastimes. Com- Gubernur Maluku Said Assagaff, meresmikan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku , Selasa (8/11/2016).

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku  yang direhabilitasi sejak tahun 2015 dengan menggunakan APBD senilai Rp 18.964.783.000, berdiri di atas lahan seluas 1.480 m2, dimana luas bangunan sebelum direhab adalah 1.572 m2 dan luas bangunan setelah direhab adalah 2.655 m2. Kantor yang berlokasi di Jalan Nona Saar Sopacua, Kelurahan Benteng ini, memiliki jumlah pegawai 110 orang terdiri dari PNS 90 orang dan pegawai PPK 20 orang.

Gubernur dalam sambutannya saat meresmikan kantor tersebut meminta agar dengan adanya kantor yang baru direhab ini bisa membuat para pegawai bisa jauh lebih disiplin dan rajin dari sebelumnya. 

"Saya bersyukur masih diberikan kesempatan meresmikan gedung ini, setelah beberapa waktu yang lalu kita meresmikan kantor perhubungan. Kantor ini cukup megah, dan sudah tidak ada alasan lagi bagi pegawai untuk tidak kerja dan tidak disiplin," katanya. 

Menurut Assagaff, untuk menjawab kebutuhan 110 pegawai tetap, belum lagi jika ditambah dengan pegawai dari UPT bisa berjumlah 200 pegawai, maka dengan kantor semegah ini, pegawai harus bisa meningkatkan kedisiplinan karena ada 19,36% masyarakat miskin yang hidup dari dunia perikanan, yang sangat membutuhkan pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. 

"Untuk kebutuhan 110 pegawai ditambah UPT 200 pegawai, saya minta disiplin harus lebih di tingkatkan karena bapak ibu harus melayani 14 persen masyarakat yang hidup dari dunia perikanan," ujarnya.

Bukan hanya  kondisi fisik dari kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini bisa menjadi tolak ukur bagi dinas-dinas lainnya, namun yang terpenting adalah soal tata ruangan yang baik, PNS tidak lagi bisa bergosip sambil kerja.

"Yang penting dapat mendorong pembangunan ekonomi di Maluku terutama dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat, karena angka kemiskinan saat ini turun naik," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far-Far mengatakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2016 terdapat program pemberdayaan yang telah diberikan kepada nelayan,pembudidaya, pengelolah hasil perikanan berjumlah 2.453 paket yang melibatkan 10.076 orang dengan pembiayaan Rp. 200 Milyar.

"Banyaknya paket yang disalurkan kepada masyarakat menunjukan bahwa dinas ini mempunyai kemampuan diplomasi untuk memperjuangkan program yang di akomodir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI maupun Bappeda," ungkap Far-far. (Cr-01)

Maluku Jajal MTQ Nasional KORPRI Ke III Kaltim 2016

Ambon,Mollucastimes.Com- Pelepasan Kontingen Musabaqah Tilawati Quran(MTQ) diikuti oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Maluku, Senin (8/11/2016). 

Dalam laporan pertanggung jawabnya Dra. Hj.Popi. Bachmid yang juga menjabat sebagai Sekertaris Dewan Korpri Provinsi Maluku menegaskan keiikutsertaan Kafilah Provinsi Maluku dalam kegiatan MTQ Korpri  Tingkat Nasional Ke III di Provinsi Kalimantan Timur merupakan usaha dan kerjasama dari seluruh komponen Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

" Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku menyampaikan banyak terimah kasih kepada Gubernur Maluku Ir Saidd Assagaff dan Wakil Gubenur Maluku Dr Zeth Sahuburua SH,M.Hum, atas dukungan dalam pembangunan di bidang Keagamaan, Khususnya dalam rangka mempersiapkan para Khafilah Korpri Provinsi Maluku untuk hadir dalam MTQ Korpri Tingkat Nasional ke III tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur,"  Ungkap Bachmid. 

Bahcmid juga menambahkan Pelaksanaan MTQ Korpri Tingkat Nasional ke III tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur memperlombakan 5 cabang mata lomba yakni, Tartil Tilawah, Hifizs, Dakwah dan Khata-ALQURAN.  Sedangkan untuk Kontingen Korpri Maluku pada pelaksanaan MTQ Korpri Nasional III akan mengikuti 4 Cabang mata lomba dengan jumlah peserta 9 orang yakni, Ismail Tomagola, S, Hut Perwakilan Korpri Provinsi Maluku dengan mata lomba yang diikuti adalah Tartil Putra, Rohani Kabalmay, S. Pdi perwakilan Kabupaten Maluku Tenggara dengan perlombaan yang diikuti adalah Tartil Putri, Hi, Husain, S.Ag, M, Pdi perwakilan Korpri Provinsi Maluku dengan perlombaan yang diikuti adalah Tilawah Putra, Hj Aisah Wawun, S.Pdi mewakili Kabupaten Maluku Tengah dengan perlombaan yang diikuti adalah Tilawah Putri, Alfian Pellu, S.Pdi, M.Pd mewakili Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mata lomba yang diikuti adalah Hifzil Qur'an 3 Juz Putra, Maryam Rahayamtel, S.Pdi,mewakili Kota Tual dengan mata lomba yang diikuti adalah Hifzil Qu'ran 3 Jas Putri, Abdul Rahman Rahayaan, S, Ag, mewakili Kota Tual dengan mata lomba yang diikuti adalah Hifzil Qur'an 5 Jus Putra, Dr Muhhammad Rahanjamtel, MTH,I, perwakilan Korpri Procinsi Maluku dengan mata lomba yang diikuti adalah Hifzil Qur'an 10 Juz Putra, Drs Abdullah Latuapo, M. Ag, perwakilan dari Kota Ambon dengan mata lomba yang akan diikuti adalah Dakwah Al-Qur'an Putra. 

Selain itu, dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Maluku Hamin Bin Tahir SE menjelaskan MTQ bagi anggota Korpri merupakan salah satu media strategis untuk "beristirahat sejenak" guna berfikir, berdzikir, beramal sholeh, berfastibiqal, khasrat dan silahturahim sebagaimana amanat Al-Qur'an dalam rangka menggapai kesuksesan yang hakiki. 

" Khusus bagi para peserta perwakilan Korpri Provinsi Maluku yang akan mengikuti  MTQ Nasional ke III di Provinsi Kalimantan Timur, ini merupakan sebuah kesempatan bagai saudara-saudari untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ke-Islaman yang bernuansa global multikultural. Selain itu Gubernur Maluku juga sangat mengharapkan kepada Dewan Pengurus Korpri yang ada diProvinsi Maluku maupun yang ada diKabupaten/Kota di Maluku bersama Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ) dan Kakanwil Departemen Agama Provinsi Maluku untuk dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan Anggota Korpri terhadap Al-Qur'an sebagai kitab suci Umat Muslim, " tandas Hanim Bin Tahir. (Cr-01)

Selanno : Pemeriksaan 10 ASN Dilakukan Sesuai Bukti Autentik

 
Ambon,Mollucastime.Com- Ketua Pemantauan Pilkada Pemerintah Kota Ambon, Benny Selanno mengatakan, ada proses lanjutan  dari bukti pemeriksaan 10 ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon yang disinyalir telah melanggar aturan dan UU tentang ASN.

Demikian diungkapkan Selanno Di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (07/11/16).

Selanno menngatakan, pihaknya harus selektif  dalam meneliti kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh sejumlah ASN Pemerintah Kota Ambon.

�Sebab itu,  informasi yang diterima harus disertai dengan  bukti yang otentik dalam kasus pelanggaran yang dilakukan. Bukti otentik tersebut guna menghindari masalah  seperti yang dialami oleh sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kota Ambon beberapa waktu lalu.� kata Selanno

Dijelaskannya, masyarakat juga tidak boleh  salah  tafsir, jika melihat ASN berada dalam suatu kampanye. Sebab ASN juga merupakan wargangera yang memiliki hak  datang dalam kampanye untuk mendengar visi dan misi pasangan calon.
 

�Aturan tidak melarang ASN untuk mendengar visi misi pasangan calon, tetapi aturan dengan tegas melarang  ASN untuk tidak menjadi tim kampanye maupun tim sukses salah satu pasangan calon,� tegasnya.

Sementara itu, Selanno mengakui  pihaknya telah selesai melakukan pemeriksaan kepada 9 orang ASN dan masih tersisa 1 orang dari Dinas DKP Kota Ambon yang hingga kini telah dipanggil sebanyak 2 kali namun belum memenuhi panggilan dimaksud.

�Pemeriksaan dan pengkajian terhadap pelanggaran ini harus benar-benar dilakukan secara intensif dan teliti, sebelum memberikan sanksi kepada ASN.� ujarnya

Sebab itu dirinya berjanji akan bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan sesuai dengan tanggungjawab dengan menghadirkan Tim Pemantauan pada setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh  kedua pasangan calon.

Dirinya akan bekerja sesuai mandat sesuai pertanggungjawaban,  karena itulah tim Pemantauan Pilkada Pemerintah Kota ambon akan selalu berada dimanapun pasangan calon melakukan kampanye guna melihat sejauhmanan keterlibatan ASN Pemerintah Kota Ambon dalam proses Pilkada 2017. (MT-09)